VISI DINAS

“Terwujudnya individu dan masyarakat Kabupaten Kediri yang beriman, bertqwa, berbudi pekerti luhur, sehat jasmani dan rohani, cerdas dan trampil, mandiri serta berdaya saing”

MISI DINAS

1.      Mewujudkan pemerataan pendidikan melalui jalur sekolah maupun luar sekolah.

2.      Mewujudkan kelangsungan program pemberian bantuan pendidikan.

3.      Mewujudkan peningkatan mutu pendidikan, melalui kegiatan kurikuler dan ekstra kurikuler.

4.      Meningkatkan peran serta pendidikan dalam pengentasan kemiskinan, pengentasan pengangguran dan pembanguna daerah.

5.      Meningkatkan kualitas dan berusaha mewujudkan lembaga pendidikan yang bertaraf nasional/internasional.

6.      Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana/prasarana pendidikan.

7.      Meningkatkan pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan bagi mereka yang memilki kendala geografis. ekonomis, tempat dan waktu.

8.      Mewujudkan masyarakat yang gemar belajar, bekerja dan berusaha.

9.      Meningkatkan profesionalitas tenaga pendidikan.

10.   Memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk kepentingan pendidikan.

KEBIJAKAN PEMBANGUNAN PENDIDIKAN

1.   Peningkatan kualitas, relevansi dan daya saing pendidikan melalui penigkatan sarana prasarana pendidikan, pendampingan dan pembinaan kelembagaan, sumber daya dan siswa.

2.   Perluasana dan pemerataan pendidikan melalui perluasan akses dan kesempatan pendidikan pada semua jenis dan jenjang pendidikan;

3.   Penguatan tata kelola dan pencintraan publik, serta mengoptimalkan peran stake holder di bidang pendidikan.

GAMBARAN UMUM PERLUASAN DAN PEMERATAAN AKSES PENDIDIKAN

1. Capaian APK dan APM

1. Untuk jenjang pendidikan SD/MI capaian APK sebesar 102,78% dan APM sebesar 96,51%
2. Untuk jenjang pendidikan SMP/MTs capaian APK sebesar 88,11% dan APM sebesar 69,80%
3. Untuk jenjang pendidikan SMA/MA/SMK capaian APK sebesar 34,02% dan APM sebesar 25,06%

APK dan APM

Ò  Semakin tinggi APK/APM menunjukkan kinerja perluasan akses pendidikan berjalan optimal;

Ò  Tinggi APK/APM menunjukkan tinggi animo masyarakat pada suatu jenjang pendidikan;

Ò  APK/APM yang rendah, belum tentu menggambarkan kondisi yang sebenarnya, masih perlu dilihat dari tingginya siswa yang belajar ke luar kota; Kasus di Kab. Kediri sebanyak 10,28% lulusan Kab. Kediri melanjutkan ke luar daerah (kota);

Ò  Dari 24 kecamatan di Kab. Kediri, baru 5 kecamatan yang “tuntas paripurna”, dalam program Wajar Dikdas, yaitu: Gampengrejo, Gurah, Kandat, Kepung, dan Pare serta 9 kecamatan “tuntas madya”, yaitu Grogol, Kras, Kunjang, Mojo, Ngadiluwih, Pagu, Plemahan, Purwoasri, dan Tarokan

2. Capaian Pendidikan Non Formal dan Informal (PNFI)

1. Jumlah penyandang buta aksara usia 15 tahun ke atas di Kab. Kediri hingga tahun 2009 tersisa sebanyak 3.647 orang;
2. Daya serap Paket A terhadap DO SD/MI sebesar 9,94%.
3. Daya serap Paket B terhadap DO SMP/MTs dan lulusan SD/MI yang tidak melanjutkan sebesar 21,15%
4. Daya serap Paket C terhadap DO SMA/MA/SMK dan lulusan SMP/MTs yang tidak melanjutkan sebesar 5,83%

3. Kondisi Ruang Kelas Layak Pakai

1. Jenjang pendidikan TK jumlah ruang kelas yang rusak berat dan rusak sedang sebanyak 286 ruang dari 1.437 ruang kelas. Artinya bahwa sebesar 81,10% ruang kelas layak pakai.
2. Jenjang pendidikan SD jumlah ruang kelas yang rusak berat dan rusak sedang sebanyak 1.323 ruang dari 4.933 ruang kelas. Artinya bahwa sebesar 73,18% ruang kelas yang layak pakai.
3. Jenjang pendidikan SMP jumlah ruang kelas yang rusak berat dan rusak sedang sebanyak 213 ruang dari 1.197 ruang kelas. Artinya bahwa sebesar 82,21% ruang kelas yang layak pakai.
4. Jenjang pendidikan SMA jumlah ruang kelas yang rusak berat dan rusak sedang sebanyak 44 ruang dari 326 ruang kelas. Artinya bahwa sebesar 86,51% ruang kelas yang layak pakai.
5. Jenjang pendidikan SMK jumlah ruang kelas yang rusak berat dan rusak sedang sebanyak 34 ruang dari 222 ruang kelas. Artinya bahwa sebesar 84,68% ruang kelas yang layak pakai.

GAMBARAN UMUM PENINGKATAN MUTU, RELEVANSI DAN DAYA SAING PENDIDIKAN

v  Kualitas siswa dan lulusan;

1. Angka lulusan Kab. Kediri tahun 2009 mencapai: 99,56% untuk jenjang SD, 98,42% untuk jenjang SMP, 90,82% untuk SMA, dan mencapai 96,98% untuk SMK;
2. Pada event-event tingkat propinsi sebanyak 16 nominasi dari berbagai cabang lomba yang bisa diraih oleh siswa Kab. Kediri;
3. Pada event-event tingkat nasional sebanyak 5 nominasi dari berbagai cabang lomba yang bisa diraih oleh siswa Kab. Kediri;

v  Kualitas SDM;

1. Prosentase guru yang telah berkualifikasi S1/D4 sesuai tuntutan UU tentang guru dan dosen mencapai: 41,90% untuk jenjang SD, 78,23% untuk jenjang SMP, 90,84% untuk jenjang SMA, dan 86,13% untuk SMK.
2. Prosentase guru yang telah bersertifikat profesi mencapai: 13,25% untuk jenjang SD, 23,82% untuk jenjang SMP, 27,59% untuk jenjang SMA, dan 10,98% untuk SMK.

v  Sarana dan prasarana pendidikan;

1. Sarana perpustakaan telah dimiliki oleh Taman Kanak-Kanak sebanyak 8,27%, jenjang SD 36,49%, jenjang SMP 85,05%, jenjang SMA 60,71%, dan SMK sebanyak 60,71%
2. Sarana laboratorium telah dimiliki oleh SMP sebanyak 79,38%, jenjang SMA 57,14%, dan SMK sebanyak 82,76%

v  Kualitas kelembagaan (satuan pendidikan).

1. Jumlah lembaga Sekolah Standar Nasional (SSN) sebanyak 10 lembaga atau sebesar 1,55% untuk jenjang SD, sebanyak 12 lembaga atau sebesar 12,37% SMP, dan 5 lembaga atau sebesar 17,86% untuk jenjang SMA
2. Jumlah Sekolah RSBI/SBI sebanyak 1 lembaga untuk jenjang SMP, dan 1 lembaga untuk jenjang SMA
3. Lembaga sekolah yang kategori akreditasi memperoleh setidak-tidaknya “B” mencapai 43,57% untuk jenjang TK, mencapai 92,70% untuk jenjang SD, mencapai 74,23% untuk jenjang SMP, mencapai 64,29% untuk jenjang SMA, dan mencapai 63,41% untuk program keahlian jenjang SMK

GAMBARAN UMUM PENGUATAN TATA KELOLA, PENCITRAAN PUBLIK BIDANG PENDIDIKAN

1.   Daya serap anggaran mencapai lebih dari 95%

2.   On line system administrasi dan pengawasan intern (ICT)

3.   Satuan pendidikan melaksanakan MBS dengan baik

4.   Dewan pendidikan dan komite sekolah berfungsi dengan baik

5.   Tersosialisasikannya kebijakan dan program

6.   Terwujudnya transparansi dan akuntabilitas publik

7.   Sistem informasi dan manajemen pendidikan berbasis website

ISU-ISU STRATEGIS

1.   Isu Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dan Bantuan Khusus Siswa Miskin (BKSM) = Pendidikan gratis;

2.   Isu Pendidikan Untuk Semua (Surat Menko Kesra: B.10/Menko Kesra/ I/2003, tanggal 27 Januari 2003, tentang Gerakan Nasional Pendidikan untuk Semua) Mencakup:

1. Pendidikan dalam sekolah
2. Pendidikan luar sekolah
3. Pendidikan berkebutuhan khusus
4. Pendidikan berorientasi life skill (Kecakapan hidup)
5. Penuntasan buta aksara usia 15 tahun/lebih
6. Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)

3.   Isu Kualitas, Relevansi, dan Daya Saing Pendidikan = Mengacu pada 8 (delapan) Standar Nasional Pendidikan (SNP)

4.   Isu Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (PP 19/2005); Kurikulum dikembangkan oleh Satuan Pendidikan (sekolah)

1. Sekolah dituntut mampu menjabarkan standar isi yang ditetapkan oleh Pemerintah menjadi kurikulum yang diyakini cocok dengan situasi dan kondisi sekolah.
2. Pelaksanaan kurikulum harus mampu mengantarkan peserta didik mencapai standar kompetensi lulusan yang telah ditetapkan.
3. Kondisi lapangan, adanya variasi kemampuan dalam mengembangkan kurikulumnya sendiri, dan kebanyakan sekolah memang belum mampu mengembangkannya.
4. Dibutuhkan penerapan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) yang bagus.

5.   Isu Sumberdaya Pendidikan (Guru)

1. Ketidak merataan distribusi Guru antara kota-kota  kecamatan dan pedesaan
2. Kualitas guru; tidak banyak lulusan SLTA yang cerdas mau masuk ke lembaga pendidikan tenaga kependidikan (LPTK) semisal IKIP
3. Perkembangan iptek yang sangat cepat, menuntut guru untuk belajar terus secara mandiri

6.   Isu disparitas (Kesenjangan) Pendidikan antara kota dan kabupaten.

Anggapan sebagian besar masyarakat, bahwa sekolah di perkotaan jauh lebih baik, berkualitas, dan lebih menjanjikan

KEGIATAN PRIORITAS

1.   Perluasan dan Pemerataan akses Pendidikan

1. Penuntasan Wajar Dikdas 9 tahun dengan mutu yang lebih baik, murah, dan merata (3 M)
2. Optimalisasi daya serap pendidikan non formal dan informal (PNFI) bagi peserta didik yang drop-out dan tidak melanjutkan.
3. Penuntasan rehabilitasi gedung / ruang kelas, khususnya SD/MI.
4. Peningkatan kapasitas daya tampung SMA (RKB).
5. Peningkatan kapasitas daya tampung SMK (RKB/USB).
6. Menjamin keberlanjutan pemberian bantuan/beasiswa bagi siswa dari keluarga miskin (BKSM).

2.   Peningkatan mutu, relevansi, dan daya saing pendidikan.

1. Peningkatan jumlah sekolah; SSN, RSBI dan sekolah unggulan.
2. Peningkatan kualifikasi guru dan sertifikasi guru.
3. Peningkatan daya saing pada event regional maupun nasional

3.   Penguatan tata kelola dan pencitraan publik bidang pendidikan.

1. Penguatan peran Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah.
2. Penguatan penerapan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS).

BEBERAPA PERTIMBANGAN PROGRAM/KEGIATAN

Dapat diterima secara sosial (Socially Acceptable)

Pembiayaan yang Rasional (Financially Reasonable)

Cara/langkah yang dapat dikerjakan (Technically Feasible)

Kemauan politik yang mendukung/melindungi (Politically Defensible)

KAIDAH PELAKSANAAN

Adanya kesadaran yang tinggi untuk melaksanakan

Rencana merupakan acuan dan pedoman

Wajib adanya evaluasi pelaksanaan kegiatan